Investor masih enggan melakukan investasinya di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Karena itu perlu mengubah strategi yang selama ini diterapkan, sehingga dapat menarik para investor untuk menanamkan investasinya di Kepri.

Demikian dikatakan Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir, usai bertemu dengan Gubernur Kepri dan jajaran, dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi VI ke Kepri, di Graha Kepri Batam Senter, Senin (27/4/15).

“Kita masih belum membuat investor senang dan aman untuk berinvestasi di Indonesia. Nah factor ini yang harus kita hilangkan. Misalnya keamanan dan dukungan infrastruktur yang memadai harus kita tingkatkan,” kata Hafisz.

Politisi F-PAN ini menambahkan, mengapa Indonesia masih tertinggal disbanding negara, apalagi Kepri yang secara jarak tidak terlalu jauh denganSingapura, karena Singapura sudah mempunyai dukungan infrastruktur yang mampu mengundang investor.

“Singapura sudah mempunyai lahan yang mempunyai dukungan sarana dan prasarana, seperti jaringan air bersih, listrik, bahkan internet pun sudah disiapkan. Ini yang tidak bisa kita berikan kepada investor untuk melakukan investasinya di Batam,” tambah Hafisz.

Oleh karena itu, tambah Politisi asal Dapil Sumsel I ini, Indonesia mengubah strategi dalam rangka mengundang investor, bukan hanya menyediakan lahan, tapi juga bahwa menggarisbawahi bahwa infrastruktur itu juga penting.

“Sejalan dengan itu, maka Pemerintah memang harus mendahulukan infrastruktur di atas segalanya pada sesi pembangunan kali ini. Otorita Batam juga harus melakukan hal yang sama, agar investor yang  selama ini tinggal di Singapura mau pindah keBatam. Karena jarak yang tidak terlalu berbeda dan investasi di sini jauh lebih murah disbanding Singapura,”  jelas Hafisz yang dalam kesempatan ini juga menjadi Ketua Tim Kunker.

Sebelumnya, Gubernur Kepri Muhammad Sani menyampaikan selama ini banyak persoalan dihadapi Kepri. Salah satunya mengenai pasokan listrik yang masih kurang mencukupi. Masalah connectifity, berupa transportasi antardaerah juga masih kendala, mengingat Kepri sebagian besar wilayahnya adalah kepulauan.

“Perlunya penambahan transportasi seperti kapal untuk bisa menghubungkan satu daerah dengan daerah lain. Soal ketersediaan pasokan gas yang dihasilkan Kabupaten Natuna juga harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini pemenuhan kebutuhan listrik untuk di Kepri,” jelasnya.

Sebagai wilayah yang menyandang status Free Trade Zone (FTZ), Sani juga mengakui masih ada kendala mengenai kebijakan bahan kebutuhan pokok. Ia meminta Pemerintah Pusat bersedia membuka kran impor kebutuhan pokok.

Dalam kesempatan Kunker ke Kepri ini, turut hadir pula beberapa Anggota Komisi VI, yakni Eriko Sotarduga, IrmadiLubis, dan Indra Simatupang dari F-PDI Perjuangan. Berikutnya dari F-Gerindra ada Khilmi dan Abdul Wachid, Dwie Aroem Hadiatie (F-PG), Sartono Hutomo (F-PD), Nasril Bahar (F-PAN), Nasim Khan (F-PKB), Iskandar D Syaichu (F-PPP), dan Nyat Kadir (F-Nasdem). (sf)